Medan, Metrokreasi.com – Desakan agar pemerintah menutup PT Toba Pulp Lestari (TPL) semakin menguat dan tidak lagi hanya datang dari kelompok aktivis. Tokoh gereja, masyarakat adat, serta organisasi lingkungan kini bersuara bulat meminta pemerintah mengambil keputusan tegas atas berbagai persoalan ekologis yang dinilai telah menimbulkan dampak luas bagi masyarakat.
Tuntutan tersebut disampaikan dalam konferensi pers Sekretariat Bersama Gerakan Oikumenis untuk Keadilan Ekologis Sumatera Utara (GOKESU) di kantor JPIC, Jalan Mongonsidi Medan, Jumat (20/12/2025). Dalam pertemuan itu, para tokoh menilai pemerintah tak lagi memiliki alasan untuk menunda langkah terhadap perusahaan.
Ephorus Huria Kristen Batak Protestan (HKBP), Pdt. Dr. Victor Tinambunan, menyebut peringatan mengenai risiko kerusakan lingkungan akibat aktivitas perusahaan telah disuarakan sejak puluhan tahun lalu. Namun, menurutnya, suara tersebut sering kali tidak terdengar. Kini, ia mengatakan, kondisi alam sudah menunjukkan dampak nyata.
“Selama empat dekade suara rakyat, pendeta, pastor, dan aktivis tidak didengar. Sekarang alam yang bersuara, dan suara alam tidak bisa ditutupi. Korbannya sudah sangat banyak dan Nyata. Dengan peristiwa ini, apalagi yang mau ditunggu? ”Tegasnya.
Ia menambahkan, Pemerintah perlu memastikan langkah konkrit, bukan hanya respons musiman ketika bencana terjadi. “Lahan produktif masyarakat tertimbun, rumah hancur. Pemerintah harus tegas menutup TPL,” ujarnya.
Ketua Sekretariat Bersama Tutup TPL, Pastor Walden Sitanggang, juga menyoroti janji Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution yang disebut telah menandatangani rekomendasi penutupan TPL. Hingga kini, ia mengatakan pihaknya belum melihat kejelasan dokumen yang dimaksud.
“Katanya sudah ditandatangani, tapi sampai sekarang kami belum pernah melihatnya. Ada unggahan di media sosial beliau, tapi itu belum cukup jelas,” kata Pastor Walden. Ia menegaskan sikap mereka tegas: yang diminta bukan penutupan sementara, melainkan penutupan permanen.
“Tidak ada tawar-menawar. Alam sudah bersuara, korban sudah berjatuhan. Jangan tunggu bencana lebih besar,” tegasnya.
Dari sisi analisis lingkungan, Direktur KSPPM Rocky Pasaribu menilai TPL tidak dapat dilepaskan dari rangkaian bencana ekologis yang terjadi. Ia menyebut praktik pembukaan lahan baru serta pemanenan eucalyptus setiap empat hingga lima tahun menciptakan wilayah terbuka luas yang meningkatkan risiko kerusakan dan bencana. Dari 12 kabupaten/kota dalam wilayah konsesi TPL, enam di antaranya disebut justru menjadi daerah terdampak paling parah.
“Bencana yang terjadi adalah akumulasi kerusakan bertahun-tahun. Salah satu pihak yang paling bertanggung jawab adalah TPL. Tidak ada pilihan lain, TPL harus tutup,” ujarnya.
Suara langsung dari masyarakat juga turut mewarnai desakan tersebut. Perwakilan masyarakat adat Sihaporas, Mersi Silalahi, mengungkapkan kehidupan warga berubah drastis seiring dampak lingkungan yang mereka rasakan. Ia menyebut lahan warga rusak, hasil panen menurun, bahkan akses ke ladang terganggu.
“Kami yang di kampung merasakan langsung dampaknya. Lahan masyarakat rusak, panen kami gagal, akses perladangan kami ditutup, kehidupan berubah, dan sekarang bencana datang. Kami berharap pemerintah mendengar suara kami,” ucapnya.
Adapun konferensi pers ini juga dihadiri berbagai elemen masyarakat, di antaranya Ketua HBB Lamsiang Sitompul, Jantoni Tarihoran dari Aman Tano Batak, serta korban terdampak dari Tapanuli Utara, Janner Hutapea. Mereka sepakat mendorong pemerintah segera mengambil langkah nyata, termasuk penutupan permanen TPL, guna mencegah bencana serupa terulang.(Red-Sya)
