Metrokreasi.com, JAKARTA – Penjabat (Pj) Bupati Deli Serdang, Ir Wiriya Alrahman MM mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) Tahun 2024 di Ballroom Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta, Senin (23/9/2024).
Pada Rakornas P2DD Tahun 2024 yang mengusung tema, “Digitalisasi Transaksi Pemerintah Daerah (Pemda) untuk Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah”, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Dr Ir Airlangga Hartarto MBA selaku Ketua Satuan Tugas (Satgas) P2DD memaparkan, beberapa realisasi kegiatan dan capaian tugas Satgas P2DD dalam kurun waktu tahun 2023 hingga semester I tahun 2024.
“Terkait dengan digitalisasi, memang Indonesia setelah kepimpinan ASEAN tahun lalu, kita sudah mendukung Digital Economic Framework Agreement. Oleh karena itu, P2DD ini menjadi sangat penting. Pertama, penting untuk perkembangan implementasi kebijakan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD). Tadi sudah disampaikan, saat sekarang sudah 87,9 persen atau 480 Pemda, dan intinya ini yang harus ditingkatkan kembali,” ungkap Menko Perekonomian.
Lebih lanjut, Menko Perekonomian menjelaskan, terkait penguatan ekosistem ETPD dan peningkatan kinerja TP2DD, serta inovasi kebijakan P2DD. Dibandingkan periode sebelumnya, jumlah Pemda yang berpartisipasi dalam evaluasi kinerja tahun 2023 ini meningkat menjadi 512 Pemda atau setara dengan 93,7 persen.
Partisipasi Pemda untuk peningkatan juga diiringi dengan peningkatan skor rata-rata dari 43,37 (2023) menjadi 51,40 (2024). Skor ini termasuk didalamnya merupakan realisasi non-tunai transaksi Pemda dengan bobot sebesar 30 persen.
“Saya berharap empat hal yang kita bisa perhatikan ke depan, yaitu pertama realisasi belanja APBD untuk mendorong perekonomian daerah. Kedua, ekosistem transaksi digital dan peran Bank Pembangunan Daerah bisa lebih ditingkatkan. Ketiga, Satgas P2DD yang saya minta untuk mengakomodasi Peraturan Pemerintah (PP) No.35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Tentu sosialisasi dan branding, ini menjadi sangat penting,” kata Menko Perekonomian.
Untuk selanjutnya, Menko Perekonomian juga mendorong ekosistem transaksi digital Pemerintah Daerah melalui penguatan peran Bank Pembangunan Daerah (BPD) dalam penyediaan layanan yang mendukung digitalisasi pajak dan retribusi daerah seperti mendukung mekanisme split payment untuk opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
Menko Perekonomian lebih jauh juga menekankan pelaksanaan sosialisasi dan branding kebijakan P2DD yang lebih intensif. Opsen adalah pungutan tambahan pajak menurut persentase tertentu.
Selain itu, sebagai bentuk evaluasi dan apresiasi kinerja Pemerintah Daerah, telah dilaksanakan Championship TP2DD 2024 dengan level playing field di lima wilayah, yaitu Sumatera, Jawa-Bali, Kalimantan, Sulawesi, serta Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.
Satgas P2DD telah menetapkan 15 Pemda Penerima Penghargaan TP2DD terbaik, 3 Pemda Penerima Penghargaan Program Unggulan terbaik di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota, satu BPD terbaik, serta tiga TP2DD Rookie of the Year yang dinilai paling mendukung kebijakan P2DD tahun 2023.
Hadir pula pada rakornas tersebut, Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo; Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati SE MSc PhD; Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Abdullah Azwar Anas SPd SS MSi; Ketua Ombudsman RI, Mohammad Najih SH MHum PhD; para Eselon I Kementerian/Lembaga terkait, para Gubernur, Bupati, dan Walikota selaku Ketua TP2DD, serta para pimpinan pelaku usaha Lembaga Keuangan dan Jasa Pembayaran.
Mendampingi Pj Bupati, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Kominfostan), Drs Khairul Azman MAP; Kepala Dinas Pendidikan, Yudy Hilmawan SE MM; Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Muhammad Salim SP MSi; Kepala Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi (SDABMBK), Janso Sipahutar ST MT dan lainnya.
Reporter : Syaipul Siregar
